Rabu, 08 Februari 2017, 16:04

Manasik Haji Mandiri Jamaah Calon Haji Kecamatan Tapung Tahun 2017 Resmi Dimulai

Add caption

Tapung (Rabu, 08/2/2017) Musim haji Tahun 2017 masih beberapa bulan lagi dilaksanakan namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung sudah mengambil ancang-ancang persiapan dengan mengadakan Manasik Haji Mandiri di Masjid Al-Khairaat Jalan Raya Bangkinang-Petapahan.

Menurut Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung kegiatan ini sengaja diadakan lebih awal agar jamaah calon haji Kecamatan Tapung bisa belajar lebih awal tentang pelaksanaan ibadah haji. Selain itu kegiatan ini juga sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung  dalam arahannya sebelum memberikan materi menyebutkan beberapa hal penting kepada jamaah diantaranya adalah beberapa kebijakan baru dari pemerintah serta himbauan kepada calon jamaah haji.

Kebijakan pemerintah yang dimulai di tahun 2016 lalu salah satunya adalah penetapan biaya perjalanan ibadah haji yang tidak lagi mengikuti cost mengambang atau mengikuti kurs rupiah tetapi sudah ditetapkan dari awal besarannya. Kedua transportasi pesawat yang digunakan sekarang bisa langsung menuju ke Madinah tanpa harus transit di Makkah. Hal terakhir dari kebijakan pemerintah adalah dengan bekerjasama dengan TNI/POLRI untuk ikut serta dalam kepanitiaan Penyelenggara Ibadah Haji untuk menambah keamanan jamaah selama menjalani ibadah haji di Arab Saudi.

"Himbauan kepada jamaah calon haji Kecamatan Tapung, bentuklah kepanitiaan kecil sehingga bisa juga mengadakan manasik haji secara mandiri. Manasik haji resmi dari Kemenag hanya mencapai 2 kali pertemuan, untuk itulah dilaksanakan manasik haji mandiri agar jamaah bisa memahami betul tentang pelaksanaan ibadah haji," tambahnya.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung sendiri siap membantu memfasilitasi dari segi nara sumber dan kurikulum manasik haji agar tidak terjadi tumpah tindih materi yang disampaikan kepada jamaah. Dihimbau juga agar lebih banyak mempelajari praktek manasik hingga bisa lebih paham nantinya kepada sekitar 78 orang jamaah calon haji yang hadir.(Rizky Tapung)

Ingin Menjadi Kakan Kemenag Kabupaten Kampar, Ini Syaratnya

Kampar (Inmas) Bagi Pegawai Dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, yang ingin menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, ini dia syaratnya. Demikian disampaikan Plh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Drs H Mahyudin MA, yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag T.U) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, hari senin (06/02) saat menghadiri acara HUT Kampar ke 67, di Halaman Kantor Bupati Kampar.
Mahyudin mengatakan, Syarat yang harus dipenuhi dalam lelang jabatan ini yakni, pertama berstatus PNS dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Dua, paling rendah berpangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d (diutamakan pernah/sedangmenduduki jabatan eselon III dan IV selama minimal 2 tahun). Ketiga, berusia paling tinggi 56 tahun per-8 maret 2017. Keempat, kualifikasi pendidikan minimal S1, diutamakan pendidikan S2 sesuai dengan kompetensi jabatan yang dilamar.
Kelima, diutamakan telah lulus Diklat pimpinan tingkat III atau Diklat Pimpinan tingkat IV. Enam, memiliki penilaian prestasi kerja PNS 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik. Tujuh, Telah melaporkan LHKASN melalui Online pada situs siharka.menpan.go.id dengan melampirkan bukti pelaporan. Kedelapan, menandatangani Fatka Integritas. Kesembilan, Tidak sedang menjalani hukuman penjara/kurungan dan/atau sanksi disiplin PNS tingkat sedang atau berat, jelas Mahyudin.
Kemudian yang kesepuluh, sehat jasmani dan rohani. Kesebelas, memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. Keduabelas, telah melunasi SPT tahun terakhir. Dan yang ketigabelas, mengajukan surat lamaran ditujukan kepda Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Riau dan ditandatangani oleh pelamar diatas meterai Rp. 6.000,00 seta disampaikan kepada Panitia pengisian jabatan administrator dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dengan menyebutkan jenis jabatan yang dilamar, ungkap Mahyudin.
Untuk diketahui, pengumuman lelang jabatan Kakan Kemenag ini berdasarkan pengumuman Nomor:B-1001/Kw.04.1/2/Kp.02.3/2/2017 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Administrator tanggal 3 Februari 2016. Yang mana didalam pengumuman tersebut ada 5 jabatan administrator yang akan diisi melalui seleksi tersebut, yaitu Kakan Kemenag Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Pelalawan dan Kota Dumai.

Hakam Sambut Baik Program Jaksa Masuk Sekolah

Kampar (Inmas) Kepala Subbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar H Muhammad Hakam MAg, menyambut baik program Jaksa masuk sekolah. Hal ini diungkapkannya saat memberikan kata sambutan pada acara Jaksa masuk sekolah, hari rabu (08/02) di Madrsah Aliyah Negeri (MAN) Kampar.
Hakam mengatakan, program jaksa masuk sekolah ini merupakan program yang baik dan patut diacungi jempol, sebab dengan masuknya Jaksa ke Madrasah/ sekolah, tentunya memberikan warna baru kepada murid/siswa Madrasah. Yang mana siswa tau apa saja peran Jaksa, tentang penanganan bahaya Narkoba dan aturan-aturan hukum yang mengaturnya.
Oleh karena itu, dengan diadakannya Penyuluhan Hukum/ penerangan Hukum Jaksa masuk sekolah ini, hendaknya dapat memberikan pencerahan yang baik bagi siswsa-siswa atau murid-murid di sekolah atau madrasah, sehingga nantinya bisa menjauhkan diri dari Narkoba, ungkap Hakam.
Sementara itu, Sunardi SH dalam penjelasaannya mengatakan, program Jaksa Masuk Sekolah adalah dalam rangka untuk mensukseskan program Kejaksaan Agung RI.Kejaksaan Negeri Bangkinang telah menetapkan beberapa sekolah di Kampar yang akan dikunjungi, termasuk MAN Kampar ini.
Tujuan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah ini adalah memberikan penyuluhanhukum kepada para siswa dan materi tentang bahaya penyalagunaannarkoba dan acaman hukuman yang diatur dalam undang-undang narkotika. "Kita ingin pelajar menyadari betul bahaya penyalahgunaan narkoba darisisi dampak yang ditimbulkan serta ancaman hukumannya, pelajar adalahgenerasi muda untuk penerus bangsa, jangan sampai terjerumus danmencoba untuk mengenal semua jenis narkoba, ungkap Sunardi.
Hadir dalam acara tersebut Kasi Intel Kejari Bangkinang, Lasargi Marel, SH,MH, Jaksa fungsional bidang intelijen Sunardi Efendi,SH, Kasi Pendidikan Madrsah Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar Drs Muhammad Yamin, Kepala MAN Kampar H Faizi MPd, dan seratusan murid MAN Kampar.

ZONA INTEGRITAS KUA

Kementerian Agama Pusat, sepertinya harus mengkaji ulang PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menetapkan persyaratan kehendak nikah yang diterbitkan formulirnya oleh kepala desa/lurah. Kenapa tidak mencontoh pembuatan paspor yang hanya membutuhkan data diri baik berupa KTP, KK, Akta Kelahiran dll. Tujuannya adalah dalam rangka menyederhanakan birokrasi agar lebih bersih, efektif , dan terpercaya. Sesuai dengan Nawa Cita yang digaungkan oleh pemerintah sekarang, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

KUA yang dapat melayani masyarakat dengan pelayanan prima dan sesuai dengan aturan yang ada, KUA yang bebas dari korupsi, dan KUA yang menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani, merupakan dambaan masyarakat kita. Sebaiknya kita bangun citra baik KUA dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang juga. KUA kita, adalah KUA yang bebas dari pungli. Semoga itu adalah kenyataan dan bukan hanya fatamorgana.

Beberapa bulan ini, kita disuguhkan berita miring mengenai pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara. Yaitu adanya pungli (pungutan liar) dalam pelayanan masyarakat. Pungli ini sejatinya bukan bahasa yang baru, karena sudah sejak lama pungli ini telah tumbuh dan mengakar di negara kita ini.
 
Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, fenomena pungli ini memang sudah sangat mengakar di dalam birokrasi di negara kita ini. Di depan mata, kita masih sering melihat perilaku pungli ini terjadi secara terstruktur dan masif.

Masih dari media, kita bisa dapatkan informasi mengenai pungli yang terjadi di beberapa instansi. Dari berita tersebut, pelayanan nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan salah satu item pelayanan yang masih terjadinya praktek pungli. Apakah ini benar-benar terjadi pada saat sekarang? Apakah pegawai KUA yang melakukan praktek pungli? Apakah informasi ini didapatkan dari kondisi KUA masa lalu? Atau apakah hanya sebagai pemanis berita di dalam media? Tentunya, perlu adanya kajian empiris untuk membuktikan kebenaran berita di atas.

Dalam hal pelayanan nikah di KUA, telah ada beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di antaranya yaitu PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemenag, yang mengatur biaya nikah di luar kantor dan atau luar jam/hari kerja dikenakan tarif Rp. 600.000,- dan bagi yang menikah di dalam KUA (di hari dan jam kerja) tarifnya adalah Rp. 0,- , juga bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan atau terkena bencana alam tarif nikahnya Rp. 0,-. Dari regulasi tersebut, sangat jelas bahwa tidak ada biaya lain dalam pelayanan nikah selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, haram hukumnya bagi pegawai di KUA untuk meminta lebih dari tarif yang telah ditetapkan.
  
Untuk memutus mata rantai praktek pungli di KUA, perlu adanya kesadaran penuh dari seluruh elemen masyarakat untuk membenahi KUA kita. Pihak masyarakat, harus paham mengenai alur pencatatan nikah, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman sampai acara akad nikah. Kata kuncinya adalah jangan melalui perantara.

Dari pihak aparat Desa/Kelurahan, harus menyadari bahwa pelayanan Nikah merupakan pelayanan masyarakat yang dipayungi oleh PP No. 19 Tahun 2015 yang memiliki spirit untuk meniadakan biaya nikah termasuk di dalamnya adalah untuk pembuatan syarat pernikahan, berupa penerbitan formulir N1, N2 dan N4. Jika ada Peraturan Desa (Perdes) yang membebankan biaya kepada masyarakat dalam penerbitan formulir kehendak nikah, maka Perdes tersebut seharusnya gugur demi hukum, karena bertentangan dengan PP No. 19 tahun 2015. Secara hierarki, PP adalah regulasi setingkat di bawah UU, sedangkan Perdes merupakan regulasi terendah dalam struktur hierarki regulasi kita. Sangat aneh jika Peraturan Desa yang dikeluarkan oleh aparat Desa bisa mengalahkan PP yang dikeluarkan oleh Presiden.

Pihak pegawai KUA, harus juga memahami mengenai hak dan kewajibannya di dalam melaksanakan tugas di KUA. Pegawai KUA, baik Kepala KUA, Penghulu, dan Staf KUA, hanya sebagai pelaksana regulasi, bukan pengambil kebijakan. Bekerja sesuai SOP (Standar Opersional Prosedur) Pelayanan yang telah ditetapkan akan membantu dalam menghindari praktek pungli.

Oleh: Khoirul Anwar, S.HI, M.Sy.

Beberapa hari ini, kita disuguhkan berita miring mengenai pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara. Yaitu adanya pungli (pungutan liar) dalam pelayanan masyarakat. Pungli ini sejatinya bukan bahasa yang baru, karena sudah sejak lama pungli ini telah tumbuh dan mengakar di negara kita ini.

Pungutan liar, ketika ditelaah secara pengertian, adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

Jika dilihat dari pengertian di atas, pungutan liar ini dimulai dan dilakukan secara aktif oleh seseorang yang memiliki kewenangan dan kebijakan dalam melakukan pelayanan masyarakat atau seseorang yang menjadi perantara untuk itu.

Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, fenomena pungli ini memang sudah sangat mengakar di dalam birokrasi di negara kita ini. Di depan mata, kita masih sering melihat perilaku pungli ini terjadi secara terstruktur dan masif.

Masih dari media, kita bisa dapatkan informasi mengenai pungli yang terjadi di beberapa instansi. Dari berita tersebut, pelayanan nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan salah satu item pelayanan yang masih terjadinya praktek pungli. Apakah ini benar-benar terjadi pada saat sekarang? Apakah pegawai KUA yang melakukan praktek pungli? Apakah informasi ini didapatkan dari kondisi KUA masa lalu? Atau apakah hanya sebagai pemanis berita di dalam media? Tentunya, perlu adanya kajian empiris untuk membuktikan kebenaran berita di atas.

Dalam hal pelayanan nikah di KUA, telah ada beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di antaranya yaitu PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemenag, yang mengatur biaya nikah di luar kantor dan atau luar jam/hari kerja dikenakan tarif Rp. 600.000,- dan bagi yang menikah di dalam KUA (di hari dan jam kerja) tarifnya adalah Rp. 0,- , juga bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan atau terkena bencana alam tarif nikahnya Rp. 0,-. Dari regulasi tersebut, sangat jelas bahwa tidak ada biaya lain dalam pelayanan nikah selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, haram hukumnya bagi pegawai di KUA untuk meminta lebih dari tarif yang telah ditetapkan.

Seiring dengan hal tersebut, Kantor Kementerian Agama Kab. Pandeglang Prov. Banten telah menetapkan program Zona Integritas sejak tahun 2015 seiring dengan dibentuknya Tim Zona Integritas di wilayah Kantor Kementerian Agama Kab. Pandeglang. Zona integritas ini menjadi momentum bagi seluruh KUA yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang untuk dapat membentuk wilayah kerjanya menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM. Otomatis, dengan digaungkannya program Zona Integritas, pungli di KUA menjadi hal yang tidak dapat ditolerir lagi.

Untuk mendapatkan kebenaran mengenai berita adanya pungli di KUA, dalam tulisan ini akan diungkapkan dua contoh kasus yang mencuat di beberapa media. Kasus pertama yaitu kasus yang terjadi di Jawa Tengah, diberitakan oleh http://tempo.co pada tanggal 4 Agustus 2016.  Media tersebut menyatakan bahwa, pungli timbul dari P3N/Modin/Lebe, bukannya dari pegawai KUA. Masyarakat biasanya mempercayakan pengurusan pernikahan kepada P3N. Keberadaan P3N rupanya masih tetap ada eksistensinya walaupun secara hukum mereka tidak diperpanjang lagi SK-nya oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Biaya yang diminta P3N rupanya melebihi tarif yang telah ditetapkan, dengan alasan membayar administrasi. Yang menjadi pertanyaan, administrasi apa dan untuk siapa? Jika pegawai KUA tersebut tidak menerima atau tidak mengarahkan untuk meminta, maka KUA tersebut bukanlah aktor pungli, tapi sebagai korban pemberitaan media.

Kasus yang lain kejadiannya hampir sama, yang diberitakan di http://jateng.tribunnews.com/ pada tanggal 13 April 2015.Dugaan pungli ditujukan kepada bekel (Modin/P3N/Lebe) dari pihak kelurahan di Kabupaten Kendal. Dalam berita ini, dugaan pungli terjadi dalam pelayanan pernikahan, yaitu dibebankan biaya sebesar Rp. 600.000,- yang seharusnya Rp. 0, karena menikah di dalam Kantor dan pada jam/hari kerja. Ini adalah dugaan yang harus dibuktikan kebenarannya, sehingga KUA tidak dijadikan kambing hitam. Jika memang ada aparat yang aktif meminta biaya tambahan, maka dia adalah oknum aparat yang menyalahi kewenangannya. Secara SOP (Standar Operasional Prosedur), pegawai KUA hanya menerima bukti setoran yang telah dibayarkan masyarakat ke Bank Persepsi. Bukan menerima uang pendaftaran yang dititipkan oleh masyarakat.

Untuk memutus mata rantai praktek pungli di KUA, perlu adanya kesadaran penuh dari seluruh elemen masyarakat untuk membenahi KUA kita. Pihak masyarakat, harus paham mengenai alur pencatatan nikah, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman sampai acara akad nikah. Kata kuncinya adalah jangan melalui perantara.

Dari pihak aparat Desa/Kelurahan, harus menyadari bahwa pelayanan Nikah merupakan pelayanan masyarakat yang dipayungi oleh PP No. 19 Tahun 2015 yang memiliki spirit untuk meniadakan biaya nikah termasuk di dalamnya adalah untuk pembuatan syarat pernikahan, berupa penerbitan formulir N1, N2 dan N4. Jika ada Peraturan Desa (Perdes) yang membebankan biaya kepada masyarakat dalam penerbitan formulir kehendak nikah, maka Perdes tersebut seharusnya gugur demi hukum, karena bertentangan dengan PP No. 19 tahun 2015. Secara hierarki, PP adalah regulasi setingkat di bawah UU, sedangkan Perdes merupakan regulasi terendah dalam struktur hierarki regulasi kita. Sangat aneh jika Peraturan Desa yang dikeluarkan oleh aparat Desa bisa mengalahkan PP yang dikeluarkan oleh Presiden.

Pihak pegawai KUA, harus juga memahami mengenai hak dan kewajibannya di dalam melaksanakan tugas di KUA. Pegawai KUA, baik Kepala KUA, Penghulu, dan Staf KUA, hanya sebagai pelaksana regulasi, bukan pengambil kebijakan. Bekerja sesuai SOP (Standar Opersional Prosedur) Pelayanan yang telah ditetapkan akan membantu dalam menghindari praktek pungli.

Kementerian Agama Pusat, sepertinya harus mengkaji ulang PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menetapkan persyaratan kehendak nikah yang diterbitkan formulirnya oleh kepala desa/lurah. Kenapa tidak mencontoh pembuatan paspor yang hanya membutuhkan data diri baik berupa KTP, KK, Akta Kelahiran dll. Tujuannya adalah dalam rangka menyederhanakan birokrasi agar lebih bersih, efektif , dan terpercaya. Sesuai dengan Nawa Cita yang digaungkan oleh pemerintah sekarang, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

KUA yang dapat melayani masyarakat dengan pelayanan prima dan sesuai dengan aturan yang ada, KUA yang bebas dari korupsi, dan KUA yang menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani, merupakan dambaan masyarakat kita. Sebaiknya kita bangun citra baik KUA dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang juga. KUA kita, adalah KUA yang bebas dari pungli. Semoga itu adalah kenyataan dan bukan hanya fatamorgana.

3 cara mudah melaporkan tindakan pungli:
Klik: www.saberpungli.id
Sms: 1191 / 0856 8880 881 / 08211213 1323
Telp: 193 / 0821 1213 1323 - See more at: http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/cara-cegah-kua-dari-pungli#sthash.bFf0ikKy.dpuf

Oleh: Khoirul Anwar, S.HI, M.Sy.

Beberapa hari ini, kita disuguhkan berita miring mengenai pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara. Yaitu adanya pungli (pungutan liar) dalam pelayanan masyarakat. Pungli ini sejatinya bukan bahasa yang baru, karena sudah sejak lama pungli ini telah tumbuh dan mengakar di negara kita ini.

Pungutan liar, ketika ditelaah secara pengertian, adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

Jika dilihat dari pengertian di atas, pungutan liar ini dimulai dan dilakukan secara aktif oleh seseorang yang memiliki kewenangan dan kebijakan dalam melakukan pelayanan masyarakat atau seseorang yang menjadi perantara untuk itu.

Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, fenomena pungli ini memang sudah sangat mengakar di dalam birokrasi di negara kita ini. Di depan mata, kita masih sering melihat perilaku pungli ini terjadi secara terstruktur dan masif.

Masih dari media, kita bisa dapatkan informasi mengenai pungli yang terjadi di beberapa instansi. Dari berita tersebut, pelayanan nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan salah satu item pelayanan yang masih terjadinya praktek pungli. Apakah ini benar-benar terjadi pada saat sekarang? Apakah pegawai KUA yang melakukan praktek pungli? Apakah informasi ini didapatkan dari kondisi KUA masa lalu? Atau apakah hanya sebagai pemanis berita di dalam media? Tentunya, perlu adanya kajian empiris untuk membuktikan kebenaran berita di atas.

Dalam hal pelayanan nikah di KUA, telah ada beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di antaranya yaitu PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemenag, yang mengatur biaya nikah di luar kantor dan atau luar jam/hari kerja dikenakan tarif Rp. 600.000,- dan bagi yang menikah di dalam KUA (di hari dan jam kerja) tarifnya adalah Rp. 0,- , juga bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan atau terkena bencana alam tarif nikahnya Rp. 0,-. Dari regulasi tersebut, sangat jelas bahwa tidak ada biaya lain dalam pelayanan nikah selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, haram hukumnya bagi pegawai di KUA untuk meminta lebih dari tarif yang telah ditetapkan.

Seiring dengan hal tersebut, Kantor Kementerian Agama Kab. Pandeglang Prov. Banten telah menetapkan program Zona Integritas sejak tahun 2015 seiring dengan dibentuknya Tim Zona Integritas di wilayah Kantor Kementerian Agama Kab. Pandeglang. Zona integritas ini menjadi momentum bagi seluruh KUA yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang untuk dapat membentuk wilayah kerjanya menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM. Otomatis, dengan digaungkannya program Zona Integritas, pungli di KUA menjadi hal yang tidak dapat ditolerir lagi.

Untuk mendapatkan kebenaran mengenai berita adanya pungli di KUA, dalam tulisan ini akan diungkapkan dua contoh kasus yang mencuat di beberapa media. Kasus pertama yaitu kasus yang terjadi di Jawa Tengah, diberitakan oleh http://tempo.co pada tanggal 4 Agustus 2016.  Media tersebut menyatakan bahwa, pungli timbul dari P3N/Modin/Lebe, bukannya dari pegawai KUA. Masyarakat biasanya mempercayakan pengurusan pernikahan kepada P3N. Keberadaan P3N rupanya masih tetap ada eksistensinya walaupun secara hukum mereka tidak diperpanjang lagi SK-nya oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Biaya yang diminta P3N rupanya melebihi tarif yang telah ditetapkan, dengan alasan membayar administrasi. Yang menjadi pertanyaan, administrasi apa dan untuk siapa? Jika pegawai KUA tersebut tidak menerima atau tidak mengarahkan untuk meminta, maka KUA tersebut bukanlah aktor pungli, tapi sebagai korban pemberitaan media.

Kasus yang lain kejadiannya hampir sama, yang diberitakan di http://jateng.tribunnews.com/ pada tanggal 13 April 2015.Dugaan pungli ditujukan kepada bekel (Modin/P3N/Lebe) dari pihak kelurahan di Kabupaten Kendal. Dalam berita ini, dugaan pungli terjadi dalam pelayanan pernikahan, yaitu dibebankan biaya sebesar Rp. 600.000,- yang seharusnya Rp. 0, karena menikah di dalam Kantor dan pada jam/hari kerja. Ini adalah dugaan yang harus dibuktikan kebenarannya, sehingga KUA tidak dijadikan kambing hitam. Jika memang ada aparat yang aktif meminta biaya tambahan, maka dia adalah oknum aparat yang menyalahi kewenangannya. Secara SOP (Standar Operasional Prosedur), pegawai KUA hanya menerima bukti setoran yang telah dibayarkan masyarakat ke Bank Persepsi. Bukan menerima uang pendaftaran yang dititipkan oleh masyarakat.

Untuk memutus mata rantai praktek pungli di KUA, perlu adanya kesadaran penuh dari seluruh elemen masyarakat untuk membenahi KUA kita. Pihak masyarakat, harus paham mengenai alur pencatatan nikah, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman sampai acara akad nikah. Kata kuncinya adalah jangan melalui perantara.

Dari pihak aparat Desa/Kelurahan, harus menyadari bahwa pelayanan Nikah merupakan pelayanan masyarakat yang dipayungi oleh PP No. 19 Tahun 2015 yang memiliki spirit untuk meniadakan biaya nikah termasuk di dalamnya adalah untuk pembuatan syarat pernikahan, berupa penerbitan formulir N1, N2 dan N4. Jika ada Peraturan Desa (Perdes) yang membebankan biaya kepada masyarakat dalam penerbitan formulir kehendak nikah, maka Perdes tersebut seharusnya gugur demi hukum, karena bertentangan dengan PP No. 19 tahun 2015. Secara hierarki, PP adalah regulasi setingkat di bawah UU, sedangkan Perdes merupakan regulasi terendah dalam struktur hierarki regulasi kita. Sangat aneh jika Peraturan Desa yang dikeluarkan oleh aparat Desa bisa mengalahkan PP yang dikeluarkan oleh Presiden.

Pihak pegawai KUA, harus juga memahami mengenai hak dan kewajibannya di dalam melaksanakan tugas di KUA. Pegawai KUA, baik Kepala KUA, Penghulu, dan Staf KUA, hanya sebagai pelaksana regulasi, bukan pengambil kebijakan. Bekerja sesuai SOP (Standar Opersional Prosedur) Pelayanan yang telah ditetapkan akan membantu dalam menghindari praktek pungli.

Kementerian Agama Pusat, sepertinya harus mengkaji ulang PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menetapkan persyaratan kehendak nikah yang diterbitkan formulirnya oleh kepala desa/lurah. Kenapa tidak mencontoh pembuatan paspor yang hanya membutuhkan data diri baik berupa KTP, KK, Akta Kelahiran dll. Tujuannya adalah dalam rangka menyederhanakan birokrasi agar lebih bersih, efektif , dan terpercaya. Sesuai dengan Nawa Cita yang digaungkan oleh pemerintah sekarang, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

KUA yang dapat melayani masyarakat dengan pelayanan prima dan sesuai dengan aturan yang ada, KUA yang bebas dari korupsi, dan KUA yang menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani, merupakan dambaan masyarakat kita. Sebaiknya kita bangun citra baik KUA dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang juga. KUA kita, adalah KUA yang bebas dari pungli. Semoga itu adalah kenyataan dan bukan hanya fatamorgana.

3 cara mudah melaporkan tindakan pungli:
Klik: www.saberpungli.id
Sms: 1191 / 0856 8880 881 / 08211213 1323
Telp: 193 / 0821 1213 1323 - See more at: http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/cara-cegah-kua-dari-pungli#sthash.bFf0ikKy.dpuf

Oleh: Khoirul Anwar, S.HI, M.Sy.

Beberapa hari ini, kita disuguhkan berita miring mengenai pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara. Yaitu adanya pungli (pungutan liar) dalam pelayanan masyarakat. Pungli ini sejatinya bukan bahasa yang baru, karena sudah sejak lama pungli ini telah tumbuh dan mengakar di negara kita ini.

Pungutan liar, ketika ditelaah secara pengertian, adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

Jika dilihat dari pengertian di atas, pungutan liar ini dimulai dan dilakukan secara aktif oleh seseorang yang memiliki kewenangan dan kebijakan dalam melakukan pelayanan masyarakat atau seseorang yang menjadi perantara untuk itu.

Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, fenomena pungli ini memang sudah sangat mengakar di dalam birokrasi di negara kita ini. Di depan mata, kita masih sering melihat perilaku pungli ini terjadi secara terstruktur dan masif.

Masih dari media, kita bisa dapatkan informasi mengenai pungli yang terjadi di beberapa instansi. Dari berita tersebut, pelayanan nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan salah satu item pelayanan yang masih terjadinya praktek pungli. Apakah ini benar-benar terjadi pada saat sekarang? Apakah pegawai KUA yang melakukan praktek pungli? Apakah informasi ini didapatkan dari kondisi KUA masa lalu? Atau apakah hanya sebagai pemanis berita di dalam media? Tentunya, perlu adanya kajian empiris untuk membuktikan kebenaran berita di atas.

Dalam hal pelayanan nikah di KUA, telah ada beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di antaranya yaitu PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemenag, yang mengatur biaya nikah di luar kantor dan atau luar jam/hari kerja dikenakan tarif Rp. 600.000,- dan bagi yang menikah di dalam KUA (di hari dan jam kerja) tarifnya adalah Rp. 0,- , juga bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan atau terkena bencana alam tarif nikahnya Rp. 0,-. Dari regulasi tersebut, sangat jelas bahwa tidak ada biaya lain dalam pelayanan nikah selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, haram hukumnya bagi pegawai di KUA untuk meminta lebih dari tarif yang telah ditetapkan.

Seiring dengan hal tersebut, Kantor Kementerian Agama Kab. Pandeglang Prov. Banten telah menetapkan program Zona Integritas sejak tahun 2015 seiring dengan dibentuknya Tim Zona Integritas di wilayah Kantor Kementerian Agama Kab. Pandeglang. Zona integritas ini menjadi momentum bagi seluruh KUA yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang untuk dapat membentuk wilayah kerjanya menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM. Otomatis, dengan digaungkannya program Zona Integritas, pungli di KUA menjadi hal yang tidak dapat ditolerir lagi.

Untuk mendapatkan kebenaran mengenai berita adanya pungli di KUA, dalam tulisan ini akan diungkapkan dua contoh kasus yang mencuat di beberapa media. Kasus pertama yaitu kasus yang terjadi di Jawa Tengah, diberitakan oleh http://tempo.co pada tanggal 4 Agustus 2016.  Media tersebut menyatakan bahwa, pungli timbul dari P3N/Modin/Lebe, bukannya dari pegawai KUA. Masyarakat biasanya mempercayakan pengurusan pernikahan kepada P3N. Keberadaan P3N rupanya masih tetap ada eksistensinya walaupun secara hukum mereka tidak diperpanjang lagi SK-nya oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Biaya yang diminta P3N rupanya melebihi tarif yang telah ditetapkan, dengan alasan membayar administrasi. Yang menjadi pertanyaan, administrasi apa dan untuk siapa? Jika pegawai KUA tersebut tidak menerima atau tidak mengarahkan untuk meminta, maka KUA tersebut bukanlah aktor pungli, tapi sebagai korban pemberitaan media.

Kasus yang lain kejadiannya hampir sama, yang diberitakan di http://jateng.tribunnews.com/ pada tanggal 13 April 2015.Dugaan pungli ditujukan kepada bekel (Modin/P3N/Lebe) dari pihak kelurahan di Kabupaten Kendal. Dalam berita ini, dugaan pungli terjadi dalam pelayanan pernikahan, yaitu dibebankan biaya sebesar Rp. 600.000,- yang seharusnya Rp. 0, karena menikah di dalam Kantor dan pada jam/hari kerja. Ini adalah dugaan yang harus dibuktikan kebenarannya, sehingga KUA tidak dijadikan kambing hitam. Jika memang ada aparat yang aktif meminta biaya tambahan, maka dia adalah oknum aparat yang menyalahi kewenangannya. Secara SOP (Standar Operasional Prosedur), pegawai KUA hanya menerima bukti setoran yang telah dibayarkan masyarakat ke Bank Persepsi. Bukan menerima uang pendaftaran yang dititipkan oleh masyarakat.

Untuk memutus mata rantai praktek pungli di KUA, perlu adanya kesadaran penuh dari seluruh elemen masyarakat untuk membenahi KUA kita. Pihak masyarakat, harus paham mengenai alur pencatatan nikah, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman sampai acara akad nikah. Kata kuncinya adalah jangan melalui perantara.

Dari pihak aparat Desa/Kelurahan, harus menyadari bahwa pelayanan Nikah merupakan pelayanan masyarakat yang dipayungi oleh PP No. 19 Tahun 2015 yang memiliki spirit untuk meniadakan biaya nikah termasuk di dalamnya adalah untuk pembuatan syarat pernikahan, berupa penerbitan formulir N1, N2 dan N4. Jika ada Peraturan Desa (Perdes) yang membebankan biaya kepada masyarakat dalam penerbitan formulir kehendak nikah, maka Perdes tersebut seharusnya gugur demi hukum, karena bertentangan dengan PP No. 19 tahun 2015. Secara hierarki, PP adalah regulasi setingkat di bawah UU, sedangkan Perdes merupakan regulasi terendah dalam struktur hierarki regulasi kita. Sangat aneh jika Peraturan Desa yang dikeluarkan oleh aparat Desa bisa mengalahkan PP yang dikeluarkan oleh Presiden.

Pihak pegawai KUA, harus juga memahami mengenai hak dan kewajibannya di dalam melaksanakan tugas di KUA. Pegawai KUA, baik Kepala KUA, Penghulu, dan Staf KUA, hanya sebagai pelaksana regulasi, bukan pengambil kebijakan. Bekerja sesuai SOP (Standar Opersional Prosedur) Pelayanan yang telah ditetapkan akan membantu dalam menghindari praktek pungli.

Kementerian Agama Pusat, sepertinya harus mengkaji ulang PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menetapkan persyaratan kehendak nikah yang diterbitkan formulirnya oleh kepala desa/lurah. Kenapa tidak mencontoh pembuatan paspor yang hanya membutuhkan data diri baik berupa KTP, KK, Akta Kelahiran dll. Tujuannya adalah dalam rangka menyederhanakan birokrasi agar lebih bersih, efektif , dan terpercaya. Sesuai dengan Nawa Cita yang digaungkan oleh pemerintah sekarang, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

KUA yang dapat melayani masyarakat dengan pelayanan prima dan sesuai dengan aturan yang ada, KUA yang bebas dari korupsi, dan KUA yang menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani, merupakan dambaan masyarakat kita. Sebaiknya kita bangun citra baik KUA dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang juga. KUA kita, adalah KUA yang bebas dari pungli. Semoga itu adalah kenyataan dan bukan hanya fatamorgana.

3 cara mudah melaporkan tindakan pungli:
Klik: www.saberpungli.id
Sms: 1191 / 0856 8880 881 / 08211213 1323
Telp: 193 / 0821 1213 1323 - See more at: http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/cara-cegah-kua-dari-pungli#sthash.bFf0ikKy.dpuf

NIKAH PADA BULAN DESEMBER MEMBLUDAK

 

TAPUNG RAYA,  – Keinginan Masyarakat Tapung untuk melaksanakan nikah BULAN DESEMBER TAHUN 2016 di Kantor KUA MEMBLUDAK. hal ini terlihat dari pengumuman kehendak nikah dikantor KUA kec. Tapung.

Seperti pada November lalu, peristiwa nikah pada Bulan November terhitung sebanyak 59 Pasang perkawinan, 46 pasang di luar balai dan 13 Pasang di Balai KUA kec. Tapung.

Tidak hanya itu, keinginan sejumlah kalangan untuk ‘MENIKAH’ di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung  juga kerap dilakukan dengan banyaknya masyarakat yang berdatangan kekantor KUA walaupun hanya untuk menanyakan persyaratan untuk nikah. Hal itu dikarenakan adanya sekelompok masyarakat merencanakan tanggal dan bulan nikahnya pada Bulan desember, supaya mereka bisa menikmati akhir tahun pasangannya.

Menurut Bapak Penghulu Kecamatan Tapung “KHAIRULLAH, S.Ag”, Rabu, (07/12), sebuah sebuah peristiwa yang sangat unik sekali melihat antusiasnya masyarakat Tapung untuk melaksanakan perkawinan, walaupun hanya sekedar datang menanyakan persyaratan, hal itu sudah merupakan nilai PLUS buat KUA kec. Tapung .

Berdasarkan statistic pelaksanaan nikah Di KUA kec. Tapung pada tahun ini agak menurun, tapi berdasarkan banyaknya masyarakat yang datang ke Kantor KUA walaupun hanya sekedar menanyakan persyaratan dan bersilahturrahmi saja.

Sedangkan menurut salah satu staff KUA kecamatan Tapung “ BAPAK DASMIRAYDI ( EDDY DOLLAR)”pelaksanaan nikah tahun ini di KUA kecamatan Tapung memang secara Grafik agak turun, hal itu terlihat dari jumlah nikah sampai dengan bulan ini, tapi awal tahun besok kayaknya akan mengalami kenaikan karena sangat baiknya pelayanan untuk masyarakat dan tidak mempersulit masyarakat akan mendongkrak lagi peristiwa nikah yang ada di KUA kec. Tapung.

PROFIL KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAPUNG DARI TAHUN KE TAHUN

     a)      Azwar Zainal, S.Ag

    Ø  Jabatan : Pembantu wilayah yang menjabat dari Tahun 1996 s/d 2000

    b)      Drs. H. Darlisman, S.Ag

    Ø  Jabatan  : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Tahun 2000 s/d 2007

    c)      Jamhir, S.Ag

    Ø  Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Tahun 2007 s/d 2011

   d)     Khairil Asri, S.Ag

   Ø  Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Tahun 2011 s/d Sekarang.

Dalam pelaksanaan tugas keagamaan di Kecamatan Tapung, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung dipimpin oleh seorang Kepala KUA. Disamping itu juga terdapat beberapa staf  kua yang menangani berbagai bidang pekerjaan, kemudian dalam pelayanan Pencatatan dan Pengawasan Nikah dibantu oleh beberapa orang Pembantu Penghulu pada KUA Kecamatan Tapung sebanyak 16 orang yang ditempatkan pada seluruh wilayah sebagai berikut :.

1.      M.  Dawam Desa Petapahan Jaya

2.      Butami Desa Sei Agung

3.      Muhasyim Desa Tanjung Sawit

4.      A. Syafwan Desa Indra Puri

5.      H. Alimin Desa Mukti Sari

6.      Aep Syaefuddin Desa Sumber Makmur

7.      Mamin Desa Indra Sakti

8.      H. M. Nur Desa Sibuak

9.      Sunardi Desa Kenantan

10.  Taufikurrahman Desa Sei Lambu Makmur

11.  Khamim Mahmud Desa Sari Galuh

12.  Ali Asrar Desa Pantai Cermin

13.  Amir. L Desa Pancuran Gading

14.  Jana Desa Air Terbit

15.  Ah. Durori Desa Sei Putih

16.  Jalinur Desa Karya Indah

Sedangkan dalam membantu memberikan Penyuluhan dan Penerangan kegiatan masyarakat Kepala KUA dibantu oleh Tenaga Penyuluh Fungsional Negeri dan Tenaga Penyuluh Honorer sebanyak 16 orang tenaga sbb :

1.      Dasmiraydi MT. Masjid As-Shobirin Penyuluh Agama Honorer Desa Petapahan

2.      Jalinur, SHI MT. Masjid Ikhwanul Mukmin Penyuluh Agama Honorer Desa Karya Indah

3.      Resky Al Putra, SH MT. Masjid Raya Penyuluh Agama Honorer Desa Muara Mahat Baru

4.      Siti Nurhasanah MT. Nurul Fadhilah Desa Mukti Sari

5.      Sasma Putri TPQ. Dinul Islam Desa Sungai Agung

6.      Jana MT. Masjid At-Taqwa Desa Air Terbit

7.      Rini Handayani MT. Masjid Al-Huda Desa Pancuran Gading

8.      Riwut Purwanto, SE TPQ. Matlabul Ulum Desa Tri Manunggal

9.      Zailani TPQ. Nurul Iman Desa Kijang Rejo

10.  Afrizal TPQ. Nurul Huda Desa Muara Mahat Baru

11.  Erda Wati TPQ Desa Indra Puri

12.  Jumiati TPQ. Al-Banina Desa Petapahan

13.  M. Arifin Khairuddin TPQ. Nurul Huda Desa Sungai Putih

14.  Muhammad Uzeir TPQ. Al- Makmuriyah Desa Batu Gajah

15.  Maghfirotul Ana TPQ. Al- Munawwaroh Desa Indra Puri

16.  Zainal Faizin TPQ. Bintang Sembilan Desa Sari Galuh